Dana Pilgub Jabar 2024 Diminta Dikaji Kembali, Ada Masalah Apa?

JABARNEWS | SEMARANG – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) DPRD Provinsi Jawa Barat meminta dana yang diusulkan untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Pilgub Jabar 2024 sebesar Rp2,4 triliun untuk ditinjau kembali.

Ketua BP Perda DPRD Jabar Achdar Sudrajat mengatakan, BP Perda melihat ada peluang efisiensi anggaran sehingga perlu dikaji ulang.

“Dana yang diusulkan 2,4 Trilyun itu, kita dewan dalam hal ini BP Perda melihat ini bisa dikaji ulang”, kata Achdar disela rapat kerja BP Perda DPRD Jabar beserta Perangkat Daerah Provinsi Jabar terkait Dana Cadangan Daerah Pilgub Jabar 2024, di Kota Semarang, Rabu, 3 November 2021.

Baca Juga:  PWI dan IKWI Kota Bandung Berbagi Paket Alat Tulis Sekolah ke Anak Yatim dan PAUD

Baca Juga: Diguyur Hujan Deras, Tiga Kecamatan di Ciamis Diterjang Longsor

Baca Juga: Rawan Terjadi Kecelakaan laut, Pemkab Pangandaran Bakal Terbitkan SOP Pantai Karapyak

Achdar menambahkan, adanya Pandemi Covid-19 telah menyebabkan pendapatan daerah berkurang sehingga dengan efisiensi, anggaran bisa dialihkan untuk program pembangunan.

Baca Juga:  Mahasiswa Universitas Mecu Buana Melaksanakan Kegiatan Kuliah peduli Negeri di SMAN 13 Depok

“Rp2,4 Trilyun itu untuk apa kepentingannya, kebutuhan dan sebagainya? Kita ingin penjelasan secara konkret karena kita melihat ada peluang efisiensi,” jelas Achdar.

Baca Juga: Jelang ASO, KPID Diminta Harus Mampu Menjawab Tantangan Penyiaran di Jawa Barat

Baca Juga: Musim Hujan, Uu Ruzhanul Ulum Minta Masyarakat Waspada dan Siaga Bencana

Achdar menekankan, anggaran untuk pelaksanaan Pilgub Jabar 2024 yang sangat besar sehingga tidak cukup dalam sekali penganggaran.

Baca Juga:  Sudah 14 Kali Aksi, Emak-emak Pedagang Pasar Jungjan Kembali Duduki Kantor Bupati Cirebon

Oleh karena itu, diperlukan payung hukum sebagai panduan yang akan dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Daerah (DCD) Pilgub Jabar 2024.

Dia pun akan segera melaporkan hasil kerja pihaknya kepada Pimpinan DPRD Jawa Barat untuk segera dilakukan pembahasan selanjutnya.

“DCD ini sangat penting dan sudah mendesak sehingga BP Perda sepakat Ranperda DCD untuk dibahas secara cepat dan tuntas,” tandasnya.***