Meski ada kebijakan prioritas tenaga kerja lokal, Dedi menyoroti fakta bahwa mayoritas pekerja yang keluar dari pabrik di Karawang berasal dari luar daerah.
“Tiap sore kalau kita lihat, kendaraan yang keluar dari pabrik-pabrik itu kebanyakan berpelat nomor luar daerah,” ujarnya saat berdiskusi dengan Bupati Karawang, Aep Syaepuloh.
Menanggapi hal ini, Aep mengakui bahwa praktik pungli dalam perekrutan tenaga kerja memang masih terjadi.
Sebagai upaya pencegahan, Pemerintah Kabupaten Karawang telah membangun sistem rekrutmen melalui situs info loker, yang diklaim bebas dari praktik percaloan.
“Melalui sistem info loker, praktik percaloan dapat dicegah,” tegas Aep.
Di sisi lain, Dedi juga menyoroti berbagai pungutan liar yang membebani sopir truk, yang menjadi perhatian dalam upayanya menata sistem tenaga kerja dan transportasi di Jawa Barat. (red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
