Persoalan KDS sejak awal menjadi perhatian DPD PSI Kota Depok karena alokasi dana yang tidak transparan dan sejumlah ketidakberesan lain.
“Sampai hari ini tidak transparan soal jumlah yang dialokasikan dan pendataannya. Juga tidak transparannya rekrutmen koordinator pendataan yang sangat terindikasi dipenuhi kader partai penguasa. Terkesan memang proyek ini sangat sarat muatan politisnya,” kata Icuk.
Icuk menambahkan, “Yang paling sangat disayangkan adalah usia penerima juga disasar untuk mereka yang akan menjadi calon pemilih di Pemilu 2024, padahal mereka yang sudah duduk di SMA yang menjadi tanggungjawab Pemprov Jabar.”
Selanjutnya, warna kartu sangat terlihat disesuaikan dengan warna partai asal Wali Kota dan foto Wali Kota dan Wawalkot juga terpampang di KDS.
Icuk menyatakan, Pemkot Depok tidak mengerti akan prioritas dan tugasnya sebagai pengguna APBD.
