“Beberapa yang belum dimasukkan antara lain PSN dan lahan pertanian,” ujar Dicky.
Di sisi lain, Pelaksana Tugas Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menyoroti persoalan perizinan yang dinilai turut memperburuk penataan ruang.
Menurut dia, pemberian izin yang tersebar di berbagai instansi membuat tata ruang di Kabupaten Bekasi menjadi tidak terkelola dengan baik.
”Acak-acakannya tata ruang saat ini tidak terlepas diberikannya perizinan,” kata Asep.
Untuk membenahi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi berencana mengumpulkan organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan dengan perizinan.
