Tujuan utamanya adalah memberikan akses pendidikan berkualitas dan inklusif bagi anak-anak dari kelompok desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya mereka yang putus sekolah.
Idit menegaskan bahwa kompleks sekolah nantinya akan terdiri atas tiga jenjang pendidikan dengan gedung terpisah untuk menghindari potensi perundungan. “Kita ingin semua dibikin aman. Tidak digabung, agar siswa merasa nyaman,” katanya.
Program Sekolah Rakyat merupakan kebijakan afirmatif pemerintah yang dijalankan lintas kementerian, dengan Kemensos sebagai koordinator utama, dibantu Kementerian PU untuk survei lokasi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemenag, serta proses perekrutan guru melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Sekolah Rakyat juga akan menerapkan pendekatan belajar yang fleksibel dan personal, dikenal dengan sistem multi-entry dan multi-exit, artinya siswa bisa masuk kapan saja dan menyelesaikan pendidikan sesuai capaian belajarnya.
Sebagai informasi, beberapa Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia akan mulai beroperasi pada 14 Juli 2025, menjadikan program ini sebagai langkah konkret pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan dan memperluas pemerataan pendidikan nasional. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
