Desi mengungkapkan, kebijakan yang dibuat oleh legislatif itu harus sesuai dengan kebijakan yang dicanangkan secara nasional atau sudah dilaksanakan dalam pelaksanaan dalam konteks daerah.
“Nah ini yang saya kira menjadi apa salah satu permasalahan ketika berbicara tentang dianggapnya eksekutif dan legislatif adalah terlalu slow respon gitu kang,” ungkapnya.
Dedi menilai, seyogyanya eksekutif bisa memberikan sebuah terobosan-terobosan baru dibutuhkan sejalan dengan kepentingan masyarakat yang terkena dampak gempa.
“Sebetulnya gitu ya jadi ruang-ruang terobosan ada cuma memang tadi dibatasi oleh program sudah disiapkan oleh BPBD secara nasional juga daerah,” terangnya.
Dedi menambahkan bahwa kesulitan-kesulitan ketika berbicara tentang eksekutif dan legislatif di daerah di dalam mencoba melakukan recovery atau pasca gempa ini sangat kompleks.
