“Misalnya SMPN 1 Suranenggala berada di Desa Keraton, maka anak-anak dari Desa Keraton akan jadi prioritas. Ini berbasis desa kedudukan, bukan sekadar zonasi,” jelasnya.
Kebijakan tersebut, tambahnya, diambil untuk mempermudah akses pendidikan bagi anak-anak yang tinggal di dekat sekolah, sekaligus menghindari ketimpangan akses yang selama ini kerap menjadi sorotan.
Di sisi lain, Bupati Cirebon Imron juga menekankan bahwa seluruh proses penerimaan siswa harus bebas dari diskriminasi, baik dari latar belakang sosial, ekonomi, maupun jabatan orang tua.
“Tidak ada pembedaan antara anak pejabat, orang kaya, atau masyarakat biasa. Semua ikut aturan yang sama,” ujar Imron.
Ia menambahkan bahwa proses SPMB di Kabupaten Cirebon sepenuhnya gratis dan tidak boleh dibebani dengan pungutan tidak resmi.
