Diketahui dalam pertemuan tertutup itu, Presiden menyampaikan arahan terkait penanganan Covid-19, efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hingga krisis global yang akan berdampak pada Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menjelaskan kepada para Gubernur terkait pemindahan Ibu Kota Negara.
“Bukan berarti kita ingin meninggalkan DKI, jangan ada yang mengartikan itu, karena negara kita ini besar sekali 17 ribu pulau, PDB ekonomi 58 persen ada di Jawa, saat ini magnetnya ada di DKI Jakarta,” kata Presiden Jokowi dalam siaran pers yang diterima, Senin (14/3/2022).
“56 persen populasi ada di Jawa, sehingga terjadi ketimpangan ekonomi, ketimpangan infrastruktur,” tambahnya.
Presiden menginginkan dengan dibangunnya Ibu Kota Nusantara, Indonesia memiliki kota dengan standar internasional yang memilki fasilitas-fasilitas berstandar internasional.
