“Jadi usulan Pokir ini diinput masing-masing di dalam sistem. Ini ditetapkan dalam sidang pengesahan APBD. Untuk usulan tahun ini masih dalam proses. Jadi apa yang diusulkan tahun ini untuk dieksekusi tahun depan 2024,” katanya.
Anggaran pada Pokir DPRD KBB yang menelan angka hingga Rp75 miliar ini dinilai cukup fantastis. Mengingat APBD Bandung Barat hanya Rp3,1 triliun, artinya total Pokir DPRD KBB menyentuh hampir seperempat lebih dari total APBD yang ada.
Sebelumnya, Adang (40) seorang pengusaha di Kabupaten Bandung Barat mengaku kesulitan mendapatkan pekerjaan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Sulitnya mendapatkan proyek ini karena ada dugaan monopoli pokok pikiran (pokir) yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB).
“Habis semua dibabat sama program Pokir DPRD. Kita gak bisa dapat pekerjaan karena Pokir ini juga diduga sudah disiapkan pengusahanya,” ucapnya pada, Rabu 29 Maret 2023.
Dia menerangkan, kondisi ini sudah berjalan dalam dua tahun terakhir. Menurutnya, kondisi ini karena sejumlah paket pengadaan barang maupun jasa di tiap organisasi perangkat daerah (OPD) Pemda Bandung Barat merupakan pokok pikir (Pokir) anggota DPRD.
