“Apa pun bentuk tunjangan jabatan yang melukai rasa keadilan masyarakat, bisa saja dihapus,” katanya.
Dedi menambahkan, ia sudah lebih dulu memangkas berbagai fasilitas gubernur sebagai contoh efisiensi anggaran.
“Anggaran perjalanan dinas gubernur yang sebelumnya Rp 1,5 miliar, saya turunkan jadi Rp 100 juta. Tidak ada baju dinas baru, tidak ada kendaraan dinas baru,” ucapnya.
Besaran tunjangan DPRD Jabar ini menambah panjang daftar hak keuangan anggota dewan yang kerap menuai kritik.
