“Jika butuh uang, maka akses ke lembaga formal. Warga bisa memanfaatkan subsidi dari pemerintah,” ujarnya.
Namun, Herman mengakui tingginya ketergantungan masyarakat pada pinjol dipicu oleh persyaratan perbankan yang rumit dan memakan waktu lama.
“Harus ada perbaikan bisnis. Misalnya, proses pinjaman di jasa keuangan jangan lebih dari dua hari. Pinjol saja bisa satu hari cair. Jadi harus mempermudah akses,” tegasnya.
Herman optimistis, jika edukasi keuangan diperkuat dan layanan keuangan formal lebih mudah diakses, maka nilai utang pinjol di Jawa Barat bisa ditekan.
“Kami provinsi memonitor bersama BI dan OJK. Kalau kolaborasi berjalan, angka pinjol bisa turun,” pungkasnya. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
