“Regulasi kita sudah cukup baik, ada tanggung jawab sosial dan lingkungan, kewajiban laporan, dan sanksi bagi pelanggar. Tapi semua itu hanya berlaku di atas kertas. Penegakan hukumnya nihil,” ujarnya.
Untuk itu, Walhi Jabar mendesak adanya reformasi menyeluruh terhadap tata kelola pertambangan di Jawa Barat. Evaluasi atas izin yang sudah terbit, peningkatan kapasitas pengawasan pemerintah, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan lingkungan menjadi poin utama dalam rekomendasi mereka. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
