JABARNEWS │ GARUT – Asep Muhidin SH memutuskan untuk mengajukan permohonan uji materil Pasal 80 Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam draf permohonan uji materilnya, pria asal Garut, Jawa Barat, tersebut menyoroti frase penghentian penyidikan dalam pasal 80 pada undang-undang tersebut.
Diketahui, pasal 80 Undang-undang No 8 tahun 1981 menyebutkan, permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
“Hari ini, Senin 20 Maret 2023, secara resmi saya dengan satu rekan telah memasukan permohonan uji materiil Pasal 80 KUHAP pada frase penghentian penyidikan terhadap frase kepastian hukum yang termuat dalam Pasal 28D Undang-undang Dasar Tahun 1945,” ungkap Asep dalam keterangan tertulisnya yang diterima Jabarnews, Senin (20/3/2023).
Menurut Asep, apabila penghentian penyidikan masih ditafsirkan seperti saat ini, tentunya dalam penanganan perkara tindak pidana khusus, terutama dugaan tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum, khususnya laporan masyarakat yang ditangani oleh Kejaksaan, tidak akan memberikan kepastian hukum, karena penanganannya berlarut-larut.
