Melalui forum ADPSI, ia berharap terbangun kesadaran politik kelembagaan DPRD untuk ikut berperan aktif dalam pembentukan kebijakan nasional, termasuk menyikapi isu sensitif seperti wacana Pilkada oleh DPRD dan perpanjangan masa jabatan legislatif daerah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
“Kita harus punya posisi tawar. DPRD adalah pilar demokrasi daerah, bukan sekadar pelengkap prosedural. ADPSI bisa menjadi kekuatan penyeimbang antara pemerintah pusat dan daerah,” tambahnya.
Buky juga mendorong penguatan fungsi advokasi dan kajian ADPSI agar dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis data, akurat, dan kontekstual terhadap kebutuhan daerah.
“ADPSI ke depan harus adaptif, taktis, dan berpikir lintas provinsi. Inilah momentum kita membentuk solidaritas legislatif daerah yang sesungguhnya,” tutup Buky. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
