Setelah itu, pembahasan lanjutan dilakukan oleh berbagai komisi dan direspons oleh Badan Anggaran DPRD Jabar, yang kemudian akan diajukan untuk pembahasan bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jabar.
“Untuk memenuhi amanat peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 183, maka nota kesepakatan bersama rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD TA 2023 ditandatangani DPRD Jawa Barat bersama Pemprov Jabar,” kata Ineu Purwadewi Sundari.
Sementara itu, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin dalam sambutannya mengatakan, dokumen KUA-PPAS Perubahan APBD TA 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan rancangan perubahan APBD yang bertujuan untuk mensinergikan setiap langkah pembangunan antar wilayah dan antar pihak secara terpadu.
Selanjutnya, dalam waktu dekat, Pemprov Jabar akan menyampaikan nota perubahan APBD TA 2023, serta rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD TA 2023 kepada DPRD Provinsi Jawa Barat untuk dibahas dan disepakati bersama sesuai ketentuan paling lambat pada akhir September 2023.(red)
