Dalam pembahasan terbaru, beberapa poin dalam Ranperda sempat memicu perdebatan sengit. Salah satunya adalah poin terkait pendayagunaan lahan tidak produktif yang dikhawatirkan dapat disalahgunakan.
“Iya tadi lebih kepada insentif yang akan diberikan. Makanya tadi ada perdebatan sengit, terutama terkait lahan tidak produktif yang dikhawatirkan bisa dimanfaatkan secara tidak semestinya,” ungkap Hilal.
Untuk menghindari potensi penyalahgunaan, Pansus II DPRD Jabar meminta agar poin tersebut diperjelas sebelum Ranperda disahkan. Pembahasan lanjutan akan terus dilakukan agar regulasi ini benar-benar mengakomodasi kepentingan ekonomi sekaligus menjaga transparansi dan akuntabilitas kebijakan investasi di Jawa Barat. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
