Ono juga memberikan perhatian khusus terhadap persoalan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menjadi sorotan nasional menyusul sejumlah kasus keracunan, termasuk di wilayah Cirebon dan Kabupaten Bandung Barat. Menurutnya, pemerintah pusat harus melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang.
“Dari mulai proses masak-memasak, distribusi, penyajian, hingga penentuan menu harus ada evaluasi mendalam dari pemerintah pusat,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah juga harus terlibat aktif dalam mitigasi, bukan hanya setelah kejadian terjadi, agar risiko keracunan bisa diantisipasi lebih dini.
Terkait efisiensi anggaran, Ono menyatakan dukungannya terhadap kebijakan work from home (WFH) bagi ASN sebagai bagian dari upaya penghematan, terutama dalam konsumsi listrik dan biaya makan-minum operasional.
“Gaji pokok dan tunjangan kinerja ASN sudah ada peraturannya dan kewenangannya ada di daerah masing-masing, sesuai dengan kinerja tanpa mengurangi kualitas dari kerjaannya itu sendiri,” pungkas Ono. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
