JABARNEWS | BANDUNG – Komisi V DPRD Jawa Barat angkat bicara soal kebijakan Kementerian Agama (Kemenag) yang akan merombak 155 buku Pendidikan Agama Islam (PAI) yang memiliki unsur Khilafah mulai dari kelas 1 Sekolah Dasar (SD) sampai 3 Sekolah Menengah Atas (SMA).
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya mengatakan, bahwa dirinya setuju atas kebijakan Kemenag untuk merevisi buku PAI, asalkan harus berlandaskan pada prinsip menciptakan kondisi aman, harmonis, dan toleransi.
“Setuju ketika prinsip itu yang dipakai dalam menyusun untuk merevisi,” kata Abdul saat dihubungi Jabarnews.com melalui sambungan telepon, Selasa (12/11/2019).
Menurutnya, khilafiah sudah ada sebelum Indonesia merdeka, sehingga khilafiah masih ada sampai saat ini. Abdul beranggapan, umat islam diseluruh Indonesia dapat menyelesaikannya dengan pendekatan kultur dan budaya bangsa sendiri.
“Jadi, perlu pendekatan-pendekatan yang berangkat dari kultur atau budaya bangsa kita sendiri yang sudah terbentuk ratusan tahun,” ucapnya
Kendati demikian, Abdul menyerahkan sepenuhnya kepada Kemenag, karena dirinya yakin kebijakan revisi buku PAI tersebut untuk kebaikan bangsa Indonesia.
“Kita serahkan saja pada ahlinya saja, saya yakin Kemenag ini berkompeten, ada ulama-ulama yang sholeh-sholeh juga banyak di kita, selama panglimanya nilai-nilai agama islam, Insya Allah nggak akan ada masalah. Kita percayakan bahwa sesungguhnya orang-orang terbaik dari bangsa ini, pasti akan mempersembahkan yang terbaik juga untuk bangsa ini,” tandasnya. (Rnu)
