DPRD Jabar

Perlindungan Buruh di Jabar Masih Lemah, Siti Muntamah Desak Pengawasan Ketat

×

Perlindungan Buruh di Jabar Masih Lemah, Siti Muntamah Desak Pengawasan Ketat

Sebarkan artikel ini
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Siti Muntamah. (Foto: Istimewa).
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Siti Muntamah. (Foto: Istimewa).

“Jaminan kesehatan sangat penting. Klaim BPJS bisa mencapai lebih dari Rp40 juta, tapi sering kali pekerja mengalami kendala karena kurangnya komunikasi yang baik dengan pihak penyelenggara,” jelasnya.

Dalam pertemuan dengan buruh di Cimahi, Siti mengaku menerima banyak keluhan, terutama dari pekerja perempuan yang diberhentikan sepihak tanpa alasan yang jelas.

Baca Juga:  Ono Surono: Penyusunan APBD Jabar Harus Transparan!

“Mereka masih dalam usia produktif dan memiliki kinerja baik, tetapi tiba-tiba dipecat tanpa penjelasan. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap perlindungan tenaga kerja,” ujarnya.

Baca Juga:  RPJMD Jabar 2025–2029 Disahkan, Dedi Mulyadi Soroti Struktur Desa hingga Konsolidasi BUMD

Selain itu, ia juga menyoroti perjuangan buruh yang selama ini hanya fokus pada kenaikan upah minimum kota/kabupaten (UMK), padahal perlindungan dan kenyamanan kerja juga harus menjadi prioritas.

Baca Juga:  Sekretariat DPRD Jabar Bahas Pendidikan Inklusi hingga Jalan Rusak

“Yang terpenting bukan hanya kenaikan gaji, tetapi bagaimana buruh bisa merasa aman dan dihargai di tempat kerja mereka,” katanya.

Pages ( 2 of 3 ): 1 2 3