DPRD Jabar

Sekretariat DPRD Jawa Barat Dapat Penghargaan Sebagai Wajib Pajak dengan Kontribusi Pembayaran Pajak Terbesar

×

Sekretariat DPRD Jawa Barat Dapat Penghargaan Sebagai Wajib Pajak dengan Kontribusi Pembayaran Pajak Terbesar

Sebarkan artikel ini
Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I, Erna Sulistyowati (kiri) bersama Sekretaris DPRD Jawa Barat Dr. Hj Ida Wahida Hidayati, SE. SH., M.Si (kanan) saat menerima penghargaan dalam acara Apresiasi Pajak Tahun 2023*/Humas DPRD Jabar/
Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I, Erna Sulistyowati (kiri) bersama Sekretaris DPRD Jawa Barat Dr. Hj Ida Wahida Hidayati, SE. SH., M.Si (kanan) saat menerima penghargaan dalam acara Apresiasi Pajak Tahun 2023*/Humas DPRD Jabar/

Menurut Ida Wahida Hidayati, penghargaan dari DJP Pajak I tersebut merupakan penghargaan perdana yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Jabar I, dan penghargaan pertama pula bagi Sekretariat DPRD Jawa Barat terkait pajak.

Apresiasi atau penghargaan dari Direktorat Jenderal Pajak Jabar I tersebut tentu akan memotivasi Sekretariat DPRD Jawa Barat agar terus taat pajak. Baik itu pajak penghasilan maupun pajak lainnya yang menjadi kewajiban bagi wajib pajak.

Baca Juga:  IKIAD Jawa Barat Gelar Silaturahmi dan Seni Budaya untuk Kebersamaan serta Kolaborasi

“Tentunya penghargaan ini akan memotivasi kami, agar kami bisa taat pajak, dan menjadi contoh bagi masyarakat untuk taat pajak. Apalagi sebagai instansi pemerintah, dan seperti saya sebagai birokrat yang tentu harus taat bayar pajak,” kata dia.

Baca Juga:  Sosialisasi Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Thoriqoh Nasrullah Fitriyah Mengingatkan Soal Hak Anak

Sebab, dari pajaklah pembangunan di Jawa Barat bisa terlaksana. Melalui pajak, beragam pembangunan infrastruktur bisa terwujud. Seperti pembangunan jembatan, jalan, bandara hingga pelabuhan dan sektor lainnya yang pembiayaannya bersumber dari pajak.

“Orang bijak itu harus taat pajak, karena pajak itu untuk pembangunan di Indonesia. Jangan ada pemikiran karena ada kasus terkait pajak yang saat ini tengah disoroti publik. Lantas membuat kita menjadi tidak taat pajak, justru kita, masyarakat dan para birokrat terutama instansi pemerintah harus taat membayar pajak,” tegas dia.

Baca Juga:  DPRD Jabar Terima Usulan Pemekaran Kecamatan di Cimahi, Sukabumi dan Banjar
Pages ( 2 of 3 ): 1 2 3