Ini bukan sekadar soal aturan di atas kertas, melainkan soal kapasitas dan komitmen daerah dalam menjalankan kebijakan secara konsisten dan adil.
Tanpa sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta perbaikan sistem penganggaran, reformasi kesejahteraan guru honorer akan terus terhambat oleh disparitas daerah.
Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan dalam pelaksanaan regulasi, serta pengembangan kebijakan afirmasi yang lebih realistis sesuai kondisi fiskal daerah.
Dengan begitu, regulasi yang sudah ideal di atas kertas bisa diwujudkan dalam praktik, menciptakan pemerataan kesejahteraan dan profesionalisme guru honorer di seluruh Indonesia. Ini bukan sekadar upaya administratif, melainkan investasi berkelanjutan bagi masa depan pendidikan bangsa.
Harapan dan Strategi Meningkatkan Kesejahteraan Guru Honorer untuk Masa Depan Pendidikan Indonesia
Kesejahteraan guru honorer merupakan salah satu isu krusial yang sangat menentukan kualitas dan keberlanjutan sistem pendidikan nasional.
Guru honorer bukan hanya sekadar tenaga pendidik yang mengisi kekosongan guru ASN di banyak sekolah, melainkan pilar penting yang menopang proses pembelajaran di berbagai daerah, terutama di wilayah yang sulit dijangkau dan minim sumber daya.
Namun, realitas kesejahteraan mereka masih jauh dari kata layak. Dampaknya, motivasi dan profesionalisme guru honorer pun kerap menurun, yang pada akhirnya memengaruhi mutu pendidikan secara keseluruhan.
