Menukil Kejujuran dan Integritas Proses Pencalonan pada Pilkada

Ilustrasi mahar politik (Foto: Leonardo.ai)
Ilustrasi mahar politik (Foto: Leonardo.ai)

Penulis: Agus M Yasin (Aktivis Sosial Politik Purwakarta)

JABARNEWS | OPINI – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah ajang politik yang sangat penting di Indonesia, serta menjadi momen krusial bagi para calon pemimpin daerah untuk meraih kekuasaan.

Pilkada merupakan bentuk demokrasi lokal di mana warga memilih gubernur, bupati, atau walikota beserta wakilnya.

Proses ini tidak hanya sekedar memilih pemimpin lokal, tetapi juga menjadi ajang pertaruhan politik yang melibatkan berbagai aktor politik, termasuk partai politik, tokoh masyarakat, dan pengusaha.

Baca Juga:  Soal Keanggotaan Partai Politik, Bawaslu Purwakarta Ingatkan Hal Ini

Benarkah untuk pencalonan dalam Pilkada bebas dari mahar politik?

Pertanyaan tersebut sekedar bentuk kepenasaran kecil, yang kerap menjadi saling silang perdebatan yang tidak berujung di kalangan masyarakat awam.

Lantas bagaimana dengan pembenaran, penyangkalan dan pembelaannya. Manakala hal itu benar-benar terjadi dan tidak terbantahkan, bahkan menjadi keharusan untuk mendapatkan rekomendasi partai dengan apapun ala dan caranya?

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengatur berbagai ketentuan terkait Pilkada, termasuk larangan bagi partai politik (parpol) dalam konteks menerima imbalan untuk mengusung pasangan calon.

Baca Juga:  Peran Kanwil DJPb Provinsi Jabar dalam Mendorong UMKM Bangkit dari Dampak Pandemi

Dalam Pasal 187B Undang-undang tersebut menegaskan. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan gubernur, bupati, dan walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan. Serta denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Baca Juga:  Refleksi Ramadhan Berkebudayaan di Tunisia

Pasal ini secara eksplisit melarang dan menetapkan sanksi pidana bagi setiap orang, termasuk anggota partai politik, yang meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apa pun selama proses pencalonan dalam Pilkada.

Ketentuan ini, secara jelas bertujuan untuk menjaga integritas dan kejujuran proses pemilihan kepala daerah.

Timbul pertanyaan kembali, apakah integritas dan kejujuran proses pencalonan Pilkada bisa menjadi jaminan?