Blusukan Temui Tunawisma Di Jakarta, Ini Deretan Janji Mensos Risma

JABARNEWS | JAKARTA – Sejak dilantik menjadi Menteri Sosial (Mensos) oleh Presiden Joko Widodo, Tri Rismaharini rajin melakukan blusukan di DKI Jakarta. Pada saat melakukan blusukan tersebut, Risma -sapaan akrab Tri Rismaharini- memberikan sejumlah janji kepada para tunawisma yang ia temui. Beberapa janji yang diberikan Risma kepada para tunawisma, diantaranya:

1. Pendidikan – Pada saat blusukan yang dilakukan Risma pada Rabu (30/12/2020) kawasan kumuh kolong Tol Gedong Panjang, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Risma memberikan janji akan memberikan pendidikan yang layak kepada para tunawisma yang ia temui.

“Nanti Ibu carikan sekolah, nanti Ibu carikan beasiswa, ya? Wis, iso pasti kok, ya? Nanti kalau sudah itu buktikan pada dunia,” kata Risma seperti dilansir dari laman Kompas.

Risma menyampaikan bahwa pendidikan merupakan satu langkah untuk mengubah nasib. Ia pun mengaku telah melakukan berbagai upaya untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari kalangan kurang mampu selama menjadi Wali Kota Surabaya. Misalnya, kepada anak pemulung, tukang batu, tukang tambal, hingga tukang pijat.

“Mereka sudah banyak yang menjadi sarjana. Nanti saya berikan beasiswa, nanti saya beli barang-barang yang dikumpulkan ini. Saya ini ibunya pemulung,” katanya.

Risma juga mengajak warga penghuni kolong tol untuk lebih berdaya dengan menerima dukungan dan program pendampingan dari Kementerian Sosial. Ia tak mempersoalkan jika kaum laki-laki di wilayah tersebut mencari nafkah dengan menjadi pemulung. Namun, Risma berjanji untuk memberdayakan para ibu melalui usaha mikro seperti warung pecel lele. Dengan demikian, penghasilan keluarga dapat bertambah dan ekonomi warga menjadi lebih baik.

Baca Juga:  Banyak Mahasiswa Anak Kos di Dago Bandung Positif Covid-19

“Ibunya nanti kita ajari cari uang. Di belakang itu ada lele, nanti bisa saya ajari gimana buat pecel lele, atau buat yang lain, nanti kita bisa jual,” ujarnya.

Menurut Risma, para ibu dapat mengelola warung pecel lele dengan memanfaatkan lele yang diternak dan dikelola Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis (BRSEGP) Pangudi Luhur, Bekasi. Risma berjanji, jika warung pecel lele itu sudah didirikan, ia sendiri yang akan meresmikannya.

“Penjenengan percoyo lek aku sing ngresmikan lak akeh sing tuku (Anda semua percaya saja, kalau saya yang meresmikan akan banyak yang membeli),” ujarnya dalam bahasa Jawa.

Risma bahkan berencana untuk memindahkan warga yang tinggal di kawasan kumuh ini ke tempat hunian baru yang lebih layak.

2. Relokasi – Selain pendidikan, Mensos Risma juga menjanjikan adanya relokasi bagi para tunawisma yang ada di bawah kolong fly over Pegangsaan, belakang Kantor Kementerian Sosial, Jakarta. Risma berencana untuk memindahkan para tunawisma tersebut dipindahkan ke balai milik Kemensos. Langkah ini dilakukan Risma untuk mendukung rencananya menyulap kolong fly over tersebut menjadi taman.

“Program Bu Risma itu rencananya, katanya Kemensos itu punya balai atau apa gitu, warga yang kemarin diundang itu akan diajak kesana untuk melihat,” kata Lurah Pegangsaan Parsiyo dilansir dari Kompas.com, Kamis (31/12/2020).

Baca Juga:  Selain Pasokan Vaksin, NIK Menjadi Kendala Vaksinasi di Purwakarta

Namun demikian, menurut Parsiyo, rencana Risma tersebut mendapat penolakan dari warga setempat. Warga menolak tawaran Risma karena lokasi balai yang jauh dari tempat kerja mereka. “Warga ditawarkan belum ada jawaban mau. Intinya mereka menolak,” ucapnya.

Parsiyo pun kemudian menyampaikan ke Risma bahwa Pemprov DKI Jakarta juga sudah berkali-kali menawarkan warga kolong flyover itu untuk pindah ke rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Namun, warga selalu menolak karena lokasinya yang jauh.

3. Bansos – Selain menjanjikan tempat tinggal dan pendidikan, Risma juga menjanjikan sejumlah bantuan sosial (bansos). Ia berjanji untuk menyalurkan bansos di awal 2021. Bansos yang dimaksud mulai dari program keluarga harapan (PKH), sembako, bantuan sosial tunai (BST), hingga bantuan langsung tunai (BLT).

“Kita dengan PT Pos akan menyalurkannya kurang lebih mulai tanggal 4 Januari (2021), kita berharap satu minggu itu bisa kelar di seluruh Indonesia,” kata Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (29/12/2020).

Bantuan ini diberikan tiap 3 bulan sekali selama satu tahun, yakni Januari, April, Juli dan Oktober. Sementara, bantuan sembako akan diberikan kepada 18,8 juta penerima. Bantuan senilai Rp 200.000 ini akan disalurkan mulai Januari hingga Desember 2021.

Khusus bagi warga Jabodetabek yang semula menerima bantuan sembako, mulai tahun 2021 tidak akan lagi menerima bantuan yang sama dan diganti dengan bantuan tunai langsung. Untuk program bantuan sosial tunai, tahun 2021 akan diberikan kepada 10 juta penerima di seluruh Indonesia.

Baca Juga:  92.401 Kendaraan Mulai Tinggalkan Jakarta

Setiap penerima bantuan sosial tunai akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp 300.000 yang diberikan selama empat bulan berturut-turut, terhitung sejak Januari hingga April 2021. Bantuan ini disalurkan melalui PT Pos.

Pemerintah berharap, percepatan penyaluran bantuan akan membantu mendorong bangkitnya ekonomi di tengah pandemi Covid-19. “Itu akan membantu perekonomian di daerah supaya tidak turun dengan perputaran,” ujar Risma.

Risma pun berjanji untuk melakukan perbaikan mekanisme dalam realisasi bansos. Nantinya, penerima bantuan dapat memberikan timbal balik atau laporan mengenai proses penyaluran bantuan oleh pihak-pihak terkait. “Jadi bukan hanya kami memberikan bantuan, tapi ada pelaporan juga untuk penerima bantuan,” katanya.

Risma belum menyampaikan secara rinci perbaikan mekanisme yang akan ia lakukan. Namun, ia menyebut, langkah ini ditempuh untuk mencegah terjadinya pemotongan bantuan dari hulu ke hilir. Dengan demikian, diharapkan penyelewengan dana bansos tidak terjadi. “Kami harapkan tidak ada lagi yang berusaha memotong karena laporan-laporan itu akan masuk di kami di dalam proses setiap penerimaan bantuan kepada para penerima bantuan,” ujar Risma.

“Jadi akan ada mekanisme laporan yang lebih detail sehingga kita berharap sekali lagi tidak ada pemotongan atau penyelewengan bantuan,” tuturnya. (Red)