JABARNEWS | BANDUNG – DPRD Provinsi Jawa Barat mengingatkan agar pemerintah tidak menganggap remeh aksi unjuk rasa dan mogok kerja nasional yang dilakukan oleh kaum buruh.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya mengatakan aksi yang dilakukan oleh kaum buruh merupakan bentuk reaksi dari pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang membuat buruh marah.
“Terus terang kami sebagai wakil rakyat dari Provinsi Jabar mengharap agar pemerintah pusat itu jangan meremehkan gerakan ini,” kata Gus Ahad, sapaan akrabnya saat dihubungi Jabarnews.com, Selasa (6/10/2020).
Menurutnya, saat ini sedang terjadi proses sistematis untuk penghilangan hak-hak materi para buruh seperti UMK dan UMS yang dihapuskan terus kemudian hak-hak untuk pesangon untuk cuti bahkan status karyawan kontrak yang seumur hidup.
Gus Ahad menjelaskan, sangat banyak diaspek-aspek ketenagakerjaan yang sangat tidak berimbang antara kepentingan pengusaha yang jauh lebih diutamakan dibanding kepentingan buruh.
Dia menyebut bahwa saat ini para kaum kapital yang besar ini terus melakukan rekasaya-rekayasa sosial lewat perundangan diantaranya Omnibus Law yang sekarang Cipta Kerja.
“Dan ini memang sejak masih bernama RUU Cipta Lapangan kerja digulirkan kontroversi itu sudah tajam dan semakin menajam,” jelas Anggota Fraksi PKS DPRD Jabar ini.
Kendati demikian, Gus Ahad meminta pemerintah untuk bernegosiasi dengan kaum buruh agar tidak terjadi gejolak yang lebih besar.
“Kita berharap agar ada semacam proses negosiasi atau perlunakan untuk memperkecil jarak ini apalah sebuah kebaikan hari ini,” tutupnya. (Rnu)
