“Masalahnya barang ini (pajak) sudah dikumpulkan, di-collect, sampai gak di Dispenda? Dan saya yakin tidak, mungkin hanya berapa persen sampai. Makanya gimana caranya bisa sampai,” ujarnya.
Beberapa pemerintah daerah, lanjut Tito, memang sudah memiliki sistem pembayaran PAD yang terhubung dengan pelaku usaha. Namun, sistem tersebut belum seragam antar daerah dan belum terkoneksi dengan pemerintah pusat.
Ia berharap BI dapat menghadirkan platform nasional yang terintegrasi, cepat, dan efisien seperti QRIS.
“Bagaimana menasionalisasi sistem digital supaya tidak terjadi sektoral, island-island, seperti yang dilakukan terobosan BI yaitu QRIS karya besar Bank Indonesia, dan itu di bawah kepemimpinan Pak Perry. Dulu banyak orang underestimated, sekarang dipuji dunia, Master-Visa dan lain-lain kan ketakutkan semua gara-gara QRIS,” jelasnya.
Kemendagri, kata Tito, siap mendorong seluruh pemerintah daerah untuk mengadopsi sistem pembayaran yang dikembangkan BI.
