JABARNEWS | BANDUNG – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi memulai persidangan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 pada Rabu (8/1/2025). Sebanyak 310 perkara yang mencakup sengketa hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota mulai disidangkan di Gedung MK, Jakarta.
Sidang awal digelar menggunakan metode panel, yang melibatkan tiga hakim konstitusi dalam tiap panel. Panel pertama dipimpin Suhartoyo, panel kedua dipimpin Saldi Isra, dan panel ketiga dipimpin Arief Hidayat. Masing-masing panel akan mendengarkan permohonan dari pemohon dan keterangan dari pihak terkait.
“Pagi ini kami memulai sidang pendahuluan dengan mendengarkan permohonan para pemohon,” ujar Saldi Isra, Wakil Ketua MK sekaligus Ketua Panel Dua.
Jumlah sengketa yang diregistrasi MK mencatat rekor dengan 310 perkara. Dari jumlah tersebut, 23 sengketa berasal dari pemilihan gubernur, 238 dari pemilihan bupati, dan 49 dari pemilihan wali kota.
Distribusi perkara juga mencakup berbagai wilayah strategis, mulai dari Jawa Tengah hingga Papua. Beberapa kota besar seperti Bekasi, Makassar, dan Medan turut menjadi perhatian publik karena berpotensi memengaruhi peta politik nasional.
