JABARNEWS | JAKARTA – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mengapresiasi kebijakan divestasi saham 51 % PT Freeport oleh Indonesia. Menurut KAMMI, Divestasi ini sangat bagus untuk kepentingan nasional di masa yang akan datang.
“Kita apresiasi kebijakan itu, kami sadar memang sangat sulit untuk sekaligus semuanya. Namun untuk selanjutnya kami akan tetap menuntu penguasaan seratus persen, Itu final. Jadi sekali lagi ini hanya awalan” kata, Ketua Umum Pimpinan Pusat KAMMI, Irfan Ahmad Fauzi, dalam siaran pers yang diterima Jabarnews, Senin (16/7/2018).
“Memang banyak juga pihak yang mengkritik perpanjangan kontrak itu sampai 2031 dengan konsekuensi 51 % saham punya Indonesia. Mereka bilang kenapa tidak langsung putus kontrak di 2021? Kan bisa langsung seratus persen. Tapi saya sadar sangat sulit untuk sekaligus, Freeport gak mungkin langsung setuju mereka sudah setengab abad menguasasi Papua,” tambah Irfan.
Namun, di samping suksesnya perjanjian itu, menurut Irfan, pemerintah juga punya pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan yakni terkait kerusakan lingkungan oleh Freepot yang sampai saat ini belum pernah dibayar.
“Saya percaya pemerintah juga tahu soal kerusakan lingkungan itu. Meskipun saya tidak tahu jumlah pastinya, tetapi beberapa pengamat mengatakan jika diangkakan mencapai lima miliar dolar, ini kan jumlah yang besar sekali” kata Irfan.
“Jadi itu harus dikejar pemerintah, Freeport harus dipaksa bayar. Jangan sampai mereka gak bayar tetapi justru kita yang menanggung karena sudah memilihi saham yang lumayan banyak, ini kan gak masuk akal,” imbuhnya.
Selain itu, Irfan juga meminta agar pekerja lokal khususnya masyarakat asli Papua untuk lebih dilibatkan dalam proses pengelolaan Freeport. Menurut Irfan, ini sangat mendesak dilakukan agar masyarakat Papua tidak merasa asing di tanahnya sendiri.
“Sudah sewajarnya rakyat Papua khususnya warga Mimika sangat dilibatkan. Jadi kalau sama saja seperti dahulu, apa gunanya divestasi saham itu. Saya kira dengan 51 persen saham itu pemerintah lebih bisa untuk intervensi. Selama ini warga Mimika berontak kan karena mereka merasa tidak dipedulikan oleh Freeport, padahal tambang itu berada di tanah mereka,” pungkas Irfan. (Har)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
