JABARNEWS | JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan langkah strategis untuk mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu langkah tersebut adalah pengurangan jumlah tenaga honorer yang tidak berkaitan langsung dengan layanan dasar dan wajib.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, saat diwawancarai di Istana Kepresidenan Gedung Agung, Yogyakarta, Minggu (9/2/2025).
Menurutnya, pengurangan tenaga honorer ini merupakan bagian dari langkah efisiensi yang harus dilakukan, tanpa mengganggu pelayanan utama kepada masyarakat.
“Kami melakukan seleksi ulang terhadap tenaga honorer. Untuk mereka yang tidak terkait pelayanan dasar, pengurangannya akan diterapkan agar anggaran bisa lebih hemat. Namun, untuk tenaga yang mendukung layanan wajib, pengurangan tidak dilakukan,” ujar Bima Arya.
