“Kami menerima laporan dari beberapa lembaga yang mengeluhkan hanya mampu membayar gaji untuk driver, office boy, dan staf lainnya hingga empat bulan ke depan jika efisiensi terus dilakukan,” ungkap Rifqi dalam rapat kerja bersama mitra kerjanya.
Isu ini juga memengaruhi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang baru-baru ini diramaikan di media sosial.
Dilaporkan, sebanyak 18 ribu pegawai kontrak dirumahkan akibat pemotongan anggaran hingga 80 persen atau senilai Rp81,38 triliun.
Dody, salah satu pejabat di Kementerian PUPR, menjelaskan bahwa pegawai yang dirumahkan adalah pegawai kontrak yang masa kerjanya telah habis.
Dody menambahkan, kontrak baru belum dapat diperbarui karena anggaran kementerian tersebut sedang ditinjau ulang.
