Handi mengingatkan pemerintah agar belajar dari kegagalan Program Koperasi Unit Desa (KUD) di era Orde Baru. Saat itu, banyak koperasi tidak berumur panjang meskipun didorong pemerintah pusat dan mendapat alokasi dana besar.
“Ini harusnya menjadi salah satu tolok ukur bahwa pengelolaan koperasi yang lebih banyak didorong atau diinisiasi oleh pemerintah pusat ini tidak banyak bisa bertahan di tingkat desa,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan pendekatan yang lebih hati-hati untuk memastikan keberlanjutan dan dampak positif program ini bagi masyarakat, ketimbang hanya mengejar target kuantitas semata.
Sementara itu, program Koperasi Merah Putih ini rencananya akan diluncurkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 19 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah.
Hingga saat ini, tercatat sudah ada sekitar 80.500 koperasi terbentuk, dan 77.000 di antaranya telah memiliki badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM.
