JABARNEWS | BANDUNG – Pengamat Politik Universitas Padjadjaran (Unpad), Dr. Yusa Djuyandi mengatakan ada beberapa yang perlu diperbaiki dalam manajemen partai politik salah satunya tentang permasalahan transparansi pendanaan partai politik.
“Partisipasi kompetisi responsible isinya sehingga ini kemudian kumpulkan sesuatu selain harapan satu tuntutan dan bagaimana caranya supaya partai itu tidak dihimbau tetapi juga dalam melakukan suatu modernisasi pengelolaan partai profesionalisasi,” kata Yusa saat Diskusi Sawala Politik Kotemporer Ilmu Politik FISIP Unpad lewat aplikasi Google Meet, Selasa (4/8/2020).
Sebelumnya, Anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi PKS, Chairoman Putro menyampaikan bahwa negara harus memberikan konpensasi pada partai politik yang bertanggungjawab dalam membangun setiap wilayah di Indonesia.
“Kedepannya negara ini harus memberikan kompensasi kepada partai yang demikian yang memiliki tanggungjawab yang besar untuk bisa mendirikan kunjungan di nasional dan daerah ini,” ucap Chairoman.
Menurutnya, program partai tidak bisa berjalan sendiri. Karena, lanjut Chairoman, ada beberapa fungsi partai seperti partai untuk negara, fungsi partai untuk masyarakat yang perlu didanai oleh pemerintah
“Maka idealnya dana yang bisa dibantu oleh negara yang dikonfirmasi,” jelasnya.
Hal senada juga dikatakan Anggota DPRD Kota Pekalongan Fraksi Golkar, Balgis Diab yang menyebut bahwa politik harus menjadi manfaat bagi masyarakat dalam setiap programnya.
“Politik harus menghadirkan kemanfaatan bagi masyarakat karena itu politik adalah pengabdian. Bagi saya adalah pengabdian,” tutupnya. (RNU)
