JABARNEWS | BANDUNG – Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa perbaikan Gedung DPRD tidak menghabiskan anggaran yang besar.
Kabag Umum Sekwan DPRD Jabar, Doddy Sukmayana mengatakan, anggaran yang dipergunakan untuk memfasilitasi aksi masa soal UU Omnibus Law Cipta Kerja tidak banyak.
“Itukan sudah ada pos-posnya, pos anggaran pengamanan dalam dan pos anggaran pengamanan luar,” kata Doddy di DPRD Jabar, Jumat (9/10/2020).
Untuk biaya kerusakan, lanjut dia, tidak banyak yang perlu diperbaiki. Hanya las pagar yang patah saja, sekaligus mengecetnya.
“Beda dengan demo tahun kemarin, saat itu Setwan DPRD Jabar harus ganti pagar,” jelasnya.
Menuturnya, pintu gerbang sekarang lebih aman. Karena tembok penanam pagarnya, sudah tidak ada trapnya lagi.
“Kalau kemarin kan temboknya bisa dipanjat. Jadi pagarnya bisa digoyang. Sekarang sudah tidak lagi. Sekarang yang patah dan harus di las hanya pintu pagarnya saja,” terangnya.
“Catnya juga hanya cat biasa. Kan hanya cat pagar dan tembok luar,” tambahnya.
Soal biaya makan, Doddy menjelaskan, biaya tersebut ditanggung bersama dengan Pemprov Jabar.
“Kan lokasinya juga berdekatan,” singkatnya.
Hari pertama, kata Doddy, biaya makan petugas pengamanan sekitar 650 nasi boks. Hari kedua, 650 nasi boks.
Tanggung bersama yang dimaksud di atas, kalau nasi boks yang dikeluarkan 650, maka Pemprov beli 325 dan DPRD Jabar juga beli 325.
Biaya makan hari ketiga ungkap Doddy jumlahnya jauh di atas biaya makan hari pertama dan kedua. Mencapai 2.000 nasi boks.
“Nasi boks hari ketiga banyak, karena ada BKO (bawah kendali operasi). BKO dari Bali dan Kalimantan,” pungkasnya.
Sebelumnya, aksi unjuk rasa tolak Umnibus Law yang dilakukan elemen buruh dan mahasiswa, sudah bergulir sejak Selasa (6/10/2020) hingga kamis (8/10/2020).
Untuk diketahui, di hari kedua aksi unras gerbang DPRD Jabar sempat jebol akibat massa aksi yang memaksa masuk ke dalam area gedung sehingga mengakibatkan kericuhan dengan aparat kepolisian. (RNU)
