“Ini memang mengganggu arus logistik pangan, khususnya dari wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, yang masuk ke wilayah Jakarta dan Jawa Barat,” kata Indra.
Ia menekankan perlunya sinergi lintas sektor agar kebijakan penanganan ODOL tidak menghambat kelancaran distribusi pangan. Pemerintah daerah, kata Indra, harus segera mencari solusi agar pasokan pangan tetap terjaga di wilayah Jawa.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menetapkan target baru untuk penerapan Zero ODOL secara nasional, yakni pada tahun 2026.
Dalam pertemuan dengan Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho, AHY menegaskan bahwa penindakan terhadap pelanggaran ODOL harus menyasar seluruh rantai pelaku, termasuk pemilik kendaraan, pemilik barang, hingga industri karoseri.
“Sudah saatnya ada ketegasan. Kita tidak bisa membiarkan pelanggaran ini terjadi terus-menerus. Pemerintah akan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, mulai dari hulu hingga hilir, ikut bertanggung jawab,” tegas AHY seperti dikutip dari situs resmi Korlantas Polri, Rabu (4/6/2025).
