Hakim menilai para terdakwa terbukti merugikan negara hingga Rp 1,25 triliun.
Namun, putusan perkara nomor 68/Pid.Sus-TPK/PN.Jkt.Pst tersebut diwarnai dissenting opinion atau perbedaan pendapat dari Ketua Majelis Hakim Sunoto.
Hakim Sunoto menilai tidak ada tindak pidana korupsi dalam kasus ini karena aksi korporasi tersebut dilindungi prinsip Business Judgment Rule (BJR).
Menurutnya, kasus ini lebih tepat diselesaikan secara perdata, sehingga para terdakwa seharusnya divonis lepas (ontslag van alle recht vervolging).(red)
