JABARNEWS | BANDUNG – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menertibkan tata kelola pertambangan nasional guna mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan sumber daya alam. Langkah ini diharapkan mendapat dukungan penuh dari seluruh pihak, mulai dari kementerian, pemerintah daerah, hingga lembaga penegak hukum.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan Presiden Prabowo memberikan perhatian serius terhadap isu pengelolaan sumber daya alam (SDA), khususnya sektor pertambangan yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.
“Beliau berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Wakil Panglima TNI karena ingin mendapatkan update berkenaan dengan masalah pertahanan dan laporan sekembalinya dari Morowali terkait isu tambang ilegal,” kata Prasetyo usai rapat terbatas bersama sejumlah menteri di kediaman Presiden, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Minggu (10/11/2025).
Menurutnya, perhatian besar Presiden terhadap isu pertambangan bukan tanpa alasan. Indonesia memiliki potensi mineral dan batubara yang sangat besar dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Namun, tanpa pengawasan ketat, sektor ini berisiko menimbulkan kerugian lingkungan, sosial, hingga keuangan negara.
Komitmen Presiden juga mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat misalnya, baru-baru ini menerbitkan 76 Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru, yang sebagian besar merupakan perpanjangan izin.
