JABARNEWS | BOGOR – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa, mengharapkan santri dalam salah satu perannya adalah sebagai Agent of Change. Menjadi pengubah dan katalisator dalam pembangunan bangsa ke arah yang lebih baik.
“Juga menjadikan sumber daya manusia Indonesia bisa bersaing dan berkompetisi dengan bangsa lainnya,” jelasnya. usai menghadiri launching program Santripreneur dan Petani Muda bersama Menteri Koordinator Perekonomian, di Pondok Pesantren Pemberdayaan Umat Jl. H. Jaili, Desa Cibuntu Kec. Ciampea, Kab. Bogor, Rabu (26/12/2018).
Dalam upaya meningkatkan ekonomi pesantren dan para santrinya, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kata Iwa, membuat program setiap pesantren memiliki kemandirian ekonomi melalui perdagangan barang atau jasa semisal Pesantren Mart dan One Pesantren One Product.
Program Santripreneur dan Petani Muda yang diresmikan ini juga merupakan bagian dari Program Kemitraan Ekonomi Umat. Program ini dirancang untuk mencetak wirausaha baru pertanian dalam rangka regenerasi petani serta mengembangkan potensi lahan non-produktif termasuk di pondok pesantren.
Sasaran program ini adalah santri tingkat akhir, alumni pondok pesantren dan masyarakat sekitar pondok pesantren, pemuda yang sedang atau baru lulus sekolah atau kuliah, serta tunakarya yang berminat pada usaha di bidang pertanian.
“Adapun cakupannya adalah kegiatan pelatihan serta pengembangan usaha pertanian pasca pelatihan. Pelatihan dan pengembangan usaha difokuskan pada pengembangan komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi khususnya hortikultura yang diintegrasikan dengan usaha peternakan dan perikanan,” kata Iwa.
Ia mengungkapkan Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk paling banyak di Indonesia, tahun 2017 jumlah penduduk Jawa Barat sudah mencapai 48 juta jiwa.
Sedangkan jumlah pesantren di Jawa Barat mencapai 8.428, dengan jumlah kyai/guru/ustadz sebanyak 58.699 orang dan jumlah santri sebanyak 783.248 orang.
“Jumlah tersebut menjadi tidak seimbang seiring terus berkurangnya jumlah petani setiap tahun. Berdasarkan survey Sosial Ekonomi Nasional tahun 2017, selama kurun waktu 2013-2017 rumah tangga petani mengalami penurunan sebanyak 3,31% per tahun,” tambahnya.
Hal ini disebabkan para petani mulai beralih dari sektor pertanian ke sektor non pertanian dan anak petani tidak ada yang mau jadi petani.
Senada, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan kolaborasi dengan pondok pesantren dan organisasi berbasis keagamaan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya pengurangan ketimpangan.
“Pasalnya, lembaga berbasis keagamaan telah mengakar kuat di tengah masyarakat terutama di wilayah perdesaan. Data menyebutkan, ada sekitar 28 ribu pondok pesantren di seluruh Indonesia dengan jumlah santri lebih dari 4 juta orang,” ujar Darmin.
Oleh karenanya, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengembangkan Program Kemitraan Ekonomi Umat.
“Program ini merupakan implementasi dan tindak lanjut dari Kebijakan Pemerataan Ekonomi dan Kongres Ekonomi Umat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI),” lanjutnya.
Program Kemitraan Ekonomi Umat memfasilitasi berbagai inisiatif kemitraan antara umat yaitu kelompok masyarakat berbasis pondok pesantren, masyarakat sekitar pondok pesantren, dan masyarakat khususnya UMKM – dengan kelompok usaha besar.
“Kemenko Perekonomian telah mendorong dan memfasilitasi 16 kelompok usaha besar untuk bermitra dengan pondok pesantren dan kelompok masyarakat berbasis keagamaan,” pungkasnya. (Mil)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
