Dan yang terakhir, dampak dari putusan MK ini yakni peningkatan legitimasi Pemerintah Daerah (Pemda).
Fahira mengungkapkan bahwa dukungan yang lebih luas dan partisipasi yang lebih tinggi dalam Pemilihan Kepala Daerah akan memberikan mandat yang lebih jelas kepada kepala daerah.
“Mandat ini akan memperkuat legitimasi Pemerintah Daerah dan membantu dalam implementasi program-program yang telah dijanjikan, meningkatkan stabilitas politik di daerah,” jelasnya.
Apabila dimanfaatkan secara optimal, lanjut Fahira, semua dampak tersebut dapat memperkuat demokrasi di Indonesia secara nasional.
Ia juga mengatakan penurunan ambang batas pencalonan tidak hanya membuka peluang bagi lebih banyak partai dan calon, tetapi juga mendorong kemajuan dalam kualitas kepemimpinan dan partisipasi politik.
Menurutnya, hal ini adalah langkah positif menuju demokrasi lokal yang lebih kuat dan efektif, dan penting untuk memastikan bahwa perubahan ini benar-benar membawa manfaat yang diharapkan.***
