JABARNEWS | KARIKATUR – Dunia Pers tanah air saat ini tengah mendapat kabar kurang baik. Adanya rencana RKUHP yang akan disahkan DPR, di dalamnya terdapat pasal karet yang berbenturan dengan Undang-Undang tentang kebebasan Pers.
Dalam RKUHP berapa pasal dianggap akan membungkam kebebasan pers dan dianggap dapat lebih menguntungkan penguasa.
Hal tersebut dapat menjadikan nasib pers kembali ke zaman orde baru, dimana saat zaman tersebut pers tidak diberikan kebebasan dalam mengabarkan berita/informasi kepada publik.
Pengekangan terhadap pers bertolak belakang dengan demokrasi dan semangat reformasi. Pers sebagai kontrol sosial kiranya dapat dihargai keberadaanya oleh para anggota DPR, karena bagaimanapun anggota DPR merupakan wakil suara rakyat, yang diharapkan dapat memperjuangkan kemajuan bersama dan menjungjung tinggi demokrasi. (Dod)
