“Rollover kuota adalah salah satu cara sederhana tapi berdampak besar. Hak masyarakat jangan terus dikorbankan demi keuntungan sepihak,” katanya.
Komisi I DPR, menurut Okta, akan menjadikan isu kuota internet hangus ini sebagai bagian dari agenda pengawasan terhadap sektor komunikasi digital.
“Untuk memastikan hak-hak masyarakat terlindungi dan tata kelola industri berjalan dengan adil dan transparan,” pungkasnya.(red)
