JABARNEWS | SERDANG BEDAGAI – Sejumlah kepala desa (Kades) Kabupaten Serdang Bedagai menghadiri seminar dan studi banding perangkat desa paralegal dan legal drafting Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara dihotel grand Pasundan Bandung, Jawa Barat disaat pandemi Covid-19 mendapat kritikan.
Pemerhati Hukum dan Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai, Armansyah Pulungan SH menyesalkan, keberangkatan sejumlah Kades di kabupaten Serdang Bedagai ke Bandung dalam rangka bimtek dan seminar disaat pandemi Covid-19 tidak mendapat izin dari Pemkab Serdang Bedagai.
“Apa benar, Kades berangkat ke luar kota tanpa izin pimpinan, apalagi disaat pandemi,” katanya pada jabarnews.com, Rabu (7/10/2020).
Ia menjelaskan, seorang Kades dan pejabat Pemerintah berangkat ke luar daerah untuk urusan pemerintahan harus mendapat izin resmi kepala daerah setempat sehingga bisa dipertanggung jawabkan apa tujuan mereka keluar daerah.
“Anehnya, Kades berangkat ke Bandung semua tidak tau, dari Pjs Bupati Serdang Bedagai, Camat dan Dinas PMD. Apa diperbolehkan,” ucapnya.
Masih kata dia, terkait anggaran acara dihadiri Kades di Bandung harus dipertanyakan. Apakah mereka menggunakan dana desa atau dana pribadi. Apabila dana desa, mereka harus bisa mempertanggung jawabkan anggaran mereka gunakan.
“Kalau mereka gunakan dana desa berangkat ke Bandung, ini harus di kaji apakah diperbolehkan,” terang Armansyah.
Terkait masa pandemi Covid-19, Pemkab Serdang Bedagai agar melakukan test swab dan isolasi mandiri sebelum hasil Swab keluar kepada seluruh Kades yang berangkat ke Bandung untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Kabupaten Serdang Bedagai.
“Dinas PMD harus tanggung jawab dan tegas dalam melakukan test Swab bagi Kades setibanya dari Bandung. Ini untuk mencegah penyebaran Covid-19,” pungkasnya.
Ditempat terpisah, Camat Dolok Merawan, Fahmi membenarkan adanya beberapa Kades Kecamatan Dolok Merawan yang ikut berangkat ke Bandung dalam rangka bimtek dan seminar.
“Mereka cuma melapor mau berangkat ke Bandung, tapi tidak minta izin resmi,” ucapnya di kantor Bupati. (Ptr)
