Lebih jauh Haedar Nashir menjelaskan, menciptakan Pemilu yang langsung, bersih, jujur dan adil merupakan tugas penyelenggara negara.
Pemerintah menurutnya harus memposisikan diri sebagai wasit dari pertandingan. Oleh karena itu, pemerintah harus adil tidak boleh memihak salah satu pihak, sebab jika itu yang terjadi maka itu adalah awal dari panasnya pertandingan.
“Jadi kalau yang menjadi pengawas pertandingan, lembaganya di atas tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya apalagi terlibat, maka disitulah benih konflik akan terjadi,” jelasnya.
Selain dari elit pemerintahan, yang bisa ikut berperan meredam potensi konflik juga adalah elit agama dan kemasyarakatan. Kunci yang bisa digunakan untuk meredam konflik oleh para elit adalah menjaga kata. Hal itu dapat dilakukan ketika berkampanye, sebab kampanye diperbolehkan, akan tetapi jika mengandung ujaran yang memecah belah itu harus dilarang. (red)
