JABARNEWS | BANDUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mesih melakukan pembahasan terkait rancangan peraturan daerah (Raperda) Provinsi Jawa Barat tentang pesantren.
Anggota Pansus VII DPRD Jabar melakukan pembahasan penyusunan Perda tersebut bersama bersama stekolder terkait belum lama ini.
Anggota Pansus VII DPRD Jabar Abdul Rozaq Muslim mengatakan, Proses penyusunan Raperda Pemyelenggaraan Pesantren tengah memasuki babak pembahasam prinsip-prinsip hukum.
“Mudah-mudahan Raperda Pemyelenggaraan Pesantren dapat segera selesai,” ujarnya, Senin (19/10/2020).
Menurutnya, ada beberapa catatan yang menjadi prioritas Pansus VII DPRD Jabar, misalnya terkait klarifikasi pesantren dan lembaga non-struktural yang bertugas sebagai pengawas.
“Terkait klasifikasi pesantren dan soal lembaga non-struktural, kedua hal tersebut telah melalui tahap diskusi,” katanya.
Menurutnya, Pansus VII DPRD Provinsi Jabar kini tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pesantren.
“Melalui Raperda tersebut, diharapkan kebijakan-kebijakan pemerintah menaruh atensi pada dunia pesantren bisa lebih besar lagi. Mengingat besarnya kontribusi pesantren untuk Indonesia sejak dulu hingga saat ini,” katanya. (Red)
