JABARNEWS | KAB. BEKASI – Pemkab Bekasi akan membentuk tim untuk mengawasi Tenaga Kerja Asing (TKA). Dalam tim itu, selain Pemkab, bergabung kepolisian, kejaksaan, dan imigrasi.
“Saya sudah memerintahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, untuk segera membentuk tim. Kita akan menggalakan pengawasan yang melibatkan berbagai stakeholder,” kata Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, dikutip laman Radar Bekasi, Selasa (8/5/2018).
Sebelumnya, Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi, Mudiana, sempat mengatakan, Disnaker tidak melakukan pengawasan TKA secara langsung dengan meninjau ke lapangan. Tapi, hanya melakukan pengawasan TKA dari sisi administratif.
Menyikapi pernyataan tersebut, Neneng mengatakan, untuk mengetahui kondisi real TKA harus turun dan melakukan pemantauan.
“Kalau tidak ke lapangan bagaimana mau mengetahui, para TKA yang bekerja di suatu perusahaan bekerja sebagai apa?,” ujarnya.
Sekda Kabupaten Bekasi, Uju, menuturkan, untuk menertibkan TKA, dia akan segera berkoordinasi dengan Disnaker dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bekasi terkait dengan TKA.
Diberitakan sebelumnya,Vice President Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Obon Tabroni membuktikan masih adanya TKA yang bekerja sebagai pekerja kasar di Kabupaten Bekasi. Hal itu terbukti dalam kunjungannya ke salah satu perusahaan di wilayah Desa Waringinjaya, Kedungwaringin.
Sementara itu, sepanjang 2017 ini, di Kabupaten Bekasi ada terdata sebanyak 2.227 orang TKA. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang diperoleh Pemkab Bekasi sebesar Rp. 37 miliar. (Des)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
