JABARNEWS | JAKARTA – Kasus korupsi pengadaan Chromebook yang tengah diusut Kejaksaan Agung disorot DPR RI, meski Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 tahun berturut-turut.
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ferdiansyah, menyoroti capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) selama 2013–2024.
Ia menilai, capaian tersebut kontradiktif dengan mencuatnya kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook senilai Rp9,3 triliun.
“Ini menjadi kontradiktif, Ibu Pimpinan, Bapak dan Ibu para anggota yang kami hormati. WTP 2013-2024, tapi saya turut prihatin berita-berita hari ini yang kurang mengenakkan bagi mitra kita. WTP, tapi ada kasus yang cukup besar menurut kami dan memalukan dunia pendidikan, yaitu soal Chromebook. Jadi, pertanyaan kita, WTP, tapi kok ada kasus Chromebook?,” ujar Ferdiansyah dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI dan Kemendikdasmen, Rabu (16/7/2025).
Menurutnya, capaian WTP seharusnya diikuti dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran. Ia meminta agar Kemendikdasmen mengevaluasi praktik di lapangan, khususnya terkait proyek-proyek besar seperti pengadaan perangkat teknologi.
