JABARNEWS | BANDUNG – Kesenjangan sosial menjadi salah satu permasalahan yang sedang fokus ditangani oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk mengurangi angka kemiskinan di Kota Bandung.
Hal tersebut dikemukan Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (DSPK) Kota Bandung, Tono Rusdiantono dalam Rapat Koordinasi Pembahasan dan Pembentukan Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (One Stop Service), di Hotel Grand Asrilia, Rabu (24/05/2017).
Kegiatan ini dilakukan seiring dengan perubahan Sususan Organisasi Tata Kerja (SOTK) sesuai PP Nomor 18 tahun 2016, mengenai penanganan kemiskinan di Kota Bandung kini ditangani secara langsung oleh DSPK.
“Maka dari itu kita harap kegiatan ini mengahasilkan rumusan yang kuat agar kemiskinan di Bandung berkurang,”ujarnya.
Rapat terpadu ini dilaksanakan untuk mewujudkan sinegritas, singkronisasi, kerjasama dan kesepahaman berbagai pihak terkait kemiskinan di Kota Bandung secara sistematis dan terprogram.
“Jadi bisa memberikan rasa aman terhadap kelompok masyarakat miskin. Saya berharap kegiatan ini bisa singkron untuk mendapatkan ide-ide pementasan kemiskinan,”jelasnya.
Kegiatan ini diikuti oleh beberapa SKPD terkait antara lain, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Distsrcip dan Disperindag.
“Kami merangkul beberpa SKPD agar bisa dikelola setiap dinas, jadi tidak berpusat hanya di Dinsos dan Penanggulangan Kemiskinan saja tapi di dinas terkait pun bertugas menjalankan fungsi untuk mendata dan
bertindak agar kemiskinan berkurang,”tutur Tono.
Lanjutnya, masyarakat miskin itu tidak hanya materi saja, tetapi ada juga dalam hal pendidikan, kesehatan, tempat tinggal dan sebagainya.
“Oleh karena itu kami bersatu dan mensinergikan beberepa dinas untuk mengurangi permasalahan (kemiskinan) ini,”ujarnya.
Tono berharap, kegiatan ini memperoleh kesamaan, pemahaman, menyusun rencana strategis dan program tentang pelayanan terpadu kemiskinan untuk peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap warga miskin.
“Oleh karena itu orientasi percepatan penanganan kemiskinan harus dilakukan secara sistematis serentak dan bersinergi,”jelasnya.
Sementara itu, Wakil Wali (Wawali) Kota Bandung Oded M Danial menyampaikan, ada tiga hal yang harus kita perhatikan dalam pementasan kemiskinan, pertama secara administratif bahwa akurasi data harus menjadi akurat.
Selain itu, proses bagaimana kita semua SKPD terkait harus memiliki koordinasi yang kuat. Tidak boleh satu sama lain berbeda.
“Makannya saya dan pak wali menekankan agar dinas terkait kemiskinan harus mempunyai data yang spesifik, sehingga ketika kita memberikan sesuatu atau mendata, hasil nya benar,”tuturnya.
Oded menambahkan, kemiskinan ini merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah baik dari pusat sampai daerah.
“Maka dari itu, eksistensi pemerintah punya tupoksi, pemerintah yang eksis berupaya agar masyarakat sejahtera dan bahagia. Selain itu hadirnya pemerintah dalam rangka berupaya rasa aman kepada masyarakat. Jadi tidak cukup hanya bahagia sejahtera di dunia, tapi kita mampu berupaya harapan warga masyarakat dengan khasanah di dunia dan akhirat,”tambah Oded. (Nur)
Jabar News | Berita Jawa Barat
