JABARNEWS | JAKARTA – Politisi Partai Demokrat, Hj.Siti Mufattahah, menyayangkan pemerintah belum memberikan pengumuman resmi terkait rencana rekrutmen calon pegawai negeri Sipil (CPNS). Padahal, semula, rekrutment akan digelar Juli 2018.
“Belum dimumkannya rekrutmen CPNS tidak ada kaitannya dengan pergantian Menpan RB dari Asman Abnur pada Syafrudin. Penggantian menteri tidak merubah sistem. Apalagi sudah dirapatkan dengan seluruh pemerintah daerah dan menjadi kebutuhan secara,” ujar Siti, Kamis (30/8/2018).
Anggota Legislatif dari daerah Pemilihan ( Dapil ) Jawa Barat XI itu menjelaskan, sampai saat ini memang masih ada beberapa masalah krusial yang harus segera diselesaikan oleh Kemen PAN RB. Di antaranya penghitungan distribusi formasi tiap daerah dan masalah lain yang terkait dengan rekruitmen CPNS dari tenaga pendidikan atau guru”.
Ia menegaskan, untuk rekrutmen CPNS dari tenaga pendidikan, hendaknya jangan memberikan persyaratan yang memberatkan, apalagi dibatasi usia dan syarat harus memiliki sertifikat Pendidik.
“Bagaimana nasib para honorer yang sudah puluhan tahun mendedikasikan dirinya mendidik anak bangsa, habis umurnya karena fokus mengabdikan diri di sekolah milik pemerintah. Kemudian mereka harus menjadi penonton pasif dan tergerus oleh sarjana yang baru lulus kuliah. Ini kan sisi kemanusiaan yang harus diperhatikan oleh pemerintah,” ujarnya.
Kata dia, pemerintah harus punya keberanian mengangkat para tenaga honorer menjadi PNS. ” Apalagi yang menjadi kendala sementara, anggota DPR RI sudah bersepakat untuk melakukan revisi UU ASN.
“Tinggal menunggu nyali dan political will pemerintah. Jika konsisten, Pemerintah pusat harus mengangkat minimal seratus ribu guru honorer se Indonesia dapat diangkat CPNS tahun ini”, tegasnya.
Bila pemerintah bersikukuh menerapkan aturan harus yang sudah bersertifikat pendidik, tidak mustahil ini akan jadi ancaman besar bagi ribuan guru yang belum memiliki sertiikat pendidik, namun sudah belasan tahun mengabdi sebagai honorer.
Honorer asal Garut, Dudi Iskandar, menyebutkan, bila pemerintah tidak serius rekrut CPNS tahun ini, maka sektor pendidikan akan mengalami malapetaka besar. Tahun 2019 nanti akan terjadi gelombang pensiun secara masif. Di sisi lain, sistem pendataan di data pokok pendidikan dan tenaga kependidikan tidak bisa mengakomodir honorer baru.
“Akan terjadi krisis guru secara akut, dan jika dibiarkan dapat mengancam keberlangsungan pendidikan nasional,” tegas Dudi yang juga pengurus honorer di Garut. (Tgr)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
