JABARNEWS | BANDUNG – Tim advokasi calon Wali Kota Bandung Nurul Qomaril Arifin mengaku gerah dengan adanya surat edaran tertanggal 16/5/2018, dari Dinas Komunikasi Informatika (Diskominfo) dan bagian pemerintahan kota Bandung kepada RT RW se-Kota Bandung untuk memberikan no teleponya.
Tim advokasi Paslon no urut 1 ini mengendus hal itu terindikasi kecurangan. Pasalnya, data RT RW tersebut sangat dimungkinkan digunakan Paslon petahana (incumbent) yakni no urut 2 Yossi-Aries dan no urut 3 Oded-Yana.
“Kenapa tidak dari dulu, kenapa saat menuju pilkada seperti ini,” tegas anggota tim advokasi Unoto Dwi Yulianto, di rumah pemenangan Jl Lembong, Senin (4/6/2018).
Lanjutnya, berdasarkan informasi yang beredar Diskominfo dan bagian pemerintahan membutuhkan no kontak itu guna pengiriman sms blast (pengiriman sms dengan sender ID atau nama perusahaan, bukan dari nomor handphone).
“Bagaimana kalau tentang keberhasilan kota Bandung berani tidak mengakui bahwa tiga tahun ini selalu WDP (wajar dengan pengecualian),” tegasnya lagi.
Ditambahkan, Ketua tim advokasi Firman Suhud Arifin, pemberian kontak itu bisa disalahgunakan oleh Paslon lain karena yang bisa mengakses ke Diskominfo dan bagian pemerintahan adalah Paslon petahana.
“Kami minta hentikan dalam waktu 1 x 24 jam permintaan nomer kontak itu karena dilapangan menimbulkan kegaduhan. Kami khawatir digunakan konten kampanye terselubung,” jelas Firman.
Kendati belum langsung kepada pengirim surat menanyakan permintaan nomor kontak itu, namun pihaknya mengaku sudah mengirim surat ke Diskominfo, Wali Kota, KPU, Ketua DPRD Kota Bandung, dan Kabag pemerintahan. Agar mereka menghentikanya demi pilkada aman, tertib dan kondusif.
“Dilihat azas kepatutan, Diskominfo patut tidak meminta no kontak itu, jangan sampai ada pertanyaan lain lagi,” pungkasnya. (Vie)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
