JABARNEWS | TASIKMALAYA – Persoalan Narkoba, Lesbian Gay Biseks dan Transgender (LGBT), Aliran sesat , anak punk, dan prostitusi masih perlu perhatian pemerintah di berbagai daerah di Indonesia. Tak terkecuali Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya dan Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh sehingga mereka pun saling curhat.
“Aceh menerapkan syariat Islam tetapi keberadaaan hal tersebut masih ada. Permasalahan tersebut tentu menjadi sorotan publik,” ungkap Wakil Walikota Banda Aceh Zainal Arifin saat ditemui wartawan Jabarnews pada Rabu (4/4/2018).
Zainal sebut keberadaan kelompok yang menurutnya tak sesuai syariat Islam tersebut memang tidak besar secara angka. Saat mendapati kondisi demikian Zainal ungkap mereka bukan warga Banda Aceh bahkan dari luar provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD).
“Kami tak batasi pendatang ke Bandah Aceh. Kami ingin menyadarkan mereka agar kembali ke jalan yang benar dan untuk itu Pemkot Banda Aceh belajar ke Tasikmalaya,” tuturnya.
Tasik dikenal memang sebagai negeri seribu pondok. Maka dari itu Pemkot Banda Aceh ingin pelajari bagaimana pendidikan di pondok lalu jadi pembanding untuk situasi di Banda Aceh sehingga berbagai hal menyimpang bisa dikurangi.
Senada dengan Zainal Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tasikmalaya, Edeng Zainal Abidin sebut perilaku menyimpang tersebut juga ada di Tasikmalaya. Bahkan aliran sesat seperti Ahmadiyah termasuk besar angkanya ketimbang daerah lain seperti Bogor.
“Untuk itu dengan keberadaan banyak pondok ini kami ingin menyadarkan lebih banyak orang tentang perilaku menyimpang dan aliran sesat. Bersama Pemkot Aceh kita bisa saling berbagi pengalaman yang bermanfaat supaya makin banyak orang kembali ke ajaran Islam yang benar,” katanya. (Yud)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
