JABARNEWS | BANDUNG – Berkumpul di Monumen Perjuangan Kota Bandung, sekitar 500 massa aksi dari LSM PEMUDA berencana menggelar aksi moral ke beberapa instansi pemerintahan. Diantaranya Kantor Pokja Pekerjaan Konstruksi II Jawa Barat, ULP Jawa Barat, Kantor Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Jawa Barat, Kantor Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jawa Barat, dan Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
Adapun aspirasi yang akan mereka sampaikan dalam aksi unjuk rasa dimaksud adalah untuk menyuarakan sekaligus melaporkan terkait berbagai indikasi pelanggaran hukum bernuansa Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) yang diduga dilakukan oleh beberapa instansi tersebut.
Terpantau sejak pukul 09.00- 10.00 WIB massa sudah mulai berkumpul di Monumen Perjuangan yang akan dilanjutkan untuk melakukan unjuk rasa di Kantor Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Jawa Barat, Kantor Pokja Pekerjaan Konstruksi II Jawa Barat, dan ULP Jawa Barat.
Untuk rute selanjutnya, massa akan menuju Kantor Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, dan pada tengah hari menuju Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Setelah melakukan aksi, massa aku berkumpul kembali di Monumen Perjuangan untuk kemudian membubarkan diri.
Dalam unjuk rasa tersebut, mereka menyampaikan 6 poin tuntutan yaitu:
1. Meminta kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang baru untuk mengevaluasi kinerja ASPIDSUS (Tindak pidana khusus) dan TP4D karena banyak kasus korupsi yang dilaporkan tetapi tidak sampai kemeja hijau (Pengadilan).
2. Kami meminta Transparansi terhadap kasus yang telah kami laporkan, baik terhadap kasus Pengelolaan Jalan Nasional Wilayah ll Provinsi Jawa Barat, Balal Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung, dan Pangelolaan Sumber Daya Air Provlnsi Jawa Barat.
3. Bahwa terhadap kasus Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam hal pencegahan tidak pernah dilakukan adanya penghentian proyek setelah dlketahui adanya pengurangan spesifikasi volume pekerjaan.
4. Dalam hal ini kami mempertanyakan kinerja TP4D Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat sebagai pengawas dalam setiap proyek, sebab sampai saat ini tidak ada perusahaan yang dl blacklist atau dicegah untuk putus kontrak.
5. Pengawasan dan penindakan terhadap kasus-kasus korupsi dibawah TP4D Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sangat lemah bahkan cenderung membela pengusaha yang telah merugikan keuangan Negara.
6. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tidak dapat mengawasi, mencegah, dan menidak kecurangan yang terjadi pada tahap proses lelang yang dilaksanakan oleh panitia lelang, ULP dan POKJA. Semantara kecurangan dan pengaturan pemenang lelang telah banyak kami temukan dlbeberapa instansi pemerintah yang ada di Jawa Barat.
Pada kesempatan tersebut, Ketua DPP LSM PEMUDA, Koswara selaku Koordinator Lapangan mengatakan kedatangan pihak datang ke Kejati Jawa Barat adalah untuk memberikan dukungan kepada instansi tersebut dalam menindak tindakan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).
“Tujuan kita kesini adalah untuk mengkritisi bukan untuk mengintimidasi dan mengintervensi, kami memberikan dukungan kepada Kejati Jawa Barat untuk bersikap profesional, transparan, sigap dalam menerima laporan dari masyarakat khususnya tindak-tindak pidana korupsi,” katanya di sela-sela aksi di depan Kantor Kejati Jawa Barat, Kamis (05/04/2018).
Lanjutnya, Koswara berharap dari poin-poin yang telah dilaporkan kepada Kejati Jawa Barat dapat segera ditindak lanjuti laporan yang telah disampaikan tanpa menebang pilih.
“Kejati jangan tebang pilih, mudah-mudahan dari laporan yang kami berikan mereka bisa langsung sigap untuk menindak lanjuti laporan yang kami sampaikan,” harapnya. (Ted)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
