Padahal, berdasarkan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pada Pasal 10 ayat (1) dinyatakan bahwa pengusaha yang telat membayar THR dikenai denda sebesar 5 persen.
Ditambah lagi, THR 2021 dan tahun ini, yang ternyata juga belum dibayarkan. Rentetan keluhan tersebut, Aspek Indonesia mendesak Menaker agar memberikan sanksi tegas kepada manajemen Dunkin’ Donuts atas ketidakpatuhan dalam pembayaran THR.
“Agar pengusaha PT Dunkindo Lestari menempatkan kembali para pekerja Adi Darmawan dan kawan-kawan (92 orang pekerja) yang dirumahkan untuk aktif kembali bekerja di lokasi kerja yang masih beroperasi tanpa persyaratan pelatihan dan lulus pelatihan yang diadakan pengusaha,” jelasnya. (red)
Sumber: Kompas.com
